Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkap pihaknya masih fokus pemulihan layanan publik pasca-peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
“Pokoknya kami fokus pada pemulihan, itu aja,” ucap dia, saat ditanya update terkait penanganan PDNS 2 ketika hendak naik ke ruangannya via lift, di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (25/7).
Pada 20 Juni, PDNS 2, server yang dihuni 282 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, dibobol hacker dengan modis ransomware. Semua data yang ada di dalamnya terkunci.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sempat meminta tebusan US$8 juta, peretas, yang kemudian diklaim sebagai kelompok Brain Cipher, meminta maaf dan memberi kunci dekripsi secara gratis.
Pemerintah pun memulihkan data dan layanan publik yang terdampak secara bertahap.
Saat ditanya apakah targetnya bulan ini atau bukan, Budi Arie hanya menjawab yang penting “layanannya berfungsi.”
Menkominfo juga membantah soal kabar adanya data pengguna PDNS 2 yang hilang.
“katanya-katanya, enggak [hilang],” cetus dia.
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)?
“Enggak,” lanjut Budi.
Menkominfo pun menyerahkan penjelasan soal penanganan pascainsiden siber di PDNS 2 kepada Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo yang baru dilantik, Hokky Situngkir.
“Nanti dijelaskan sama Pak Hokky,” ucap dia, dalam konferensi pers sebelumnya. Saat dicegat, Hokky menolak bicara dan memilih mendampingi Menkominfo ke lantai atas kantornya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkap setidaknya 10 persen proyek terimbas peretasan tersebut, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Ada [PSN yang kena], yang IKN juga ada, sehingga karena ada proses kendala di PDN makanya tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita ubah kembali lagi ke manual,” kata dia, di Jakarta, Selasa (23/7), dikutip dari detikcom.
Menurut dia, yang terdampak signifikan utamanya adalah aktivitas jasa konstruksi, termasuk proses sertifikasi tenaga kerja, konstruksi, hingga proses pengadaan atau tender.
Pihaknya pun kembali ke metode manual agar proyek tak mengalami keterlambatan.
“Kita harus bergerak cepat. Kalau kita enggak segera mengambil keputusan cepat untuk kembali ke manual, maka waktu akan hilang, habis, maka itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN juga akan mundur,” aku dia.
“Kemarin kita kembali ke manual, termasuk juga proses sertifikasi badan usaha, termasuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga kembali ke manual,” lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
(tim/arh)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
