Beban Pertama Fadli Zon untuk Urus Kebudayaan Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia —

Fadli Zon dinilai perlu memperkuat dan membangun fondasi pengembangan juga pemajuan kebudayaan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri Kebudayaan RI, dan memimpin kementerian khusus kebudayaan untuk pertama kalinya di Indonesia.

Akademisi dan pengamat budaya Hikmat Darmawan menilai Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal dalam bentuk lembaga seperti Dirjen Kebudayaan yang kini dipisah dari Kementerian Pendidikan, dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan atau UU Pemajuan Kebudayaan.

“Buat saya sekarang pemetaan berdasarkan kemajuan budaya itu, pemetaan masalahnya itu harus jelas, menguatkan yang sudah bagus, menambah yang belum ada,” kata Hikmat dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com.

“Misalnya di kemajuan budaya ada masalah dana kebudayaan. Itu sudah ada, jangan dihapus, dikuatkan harusnya karena masih belum 100 persen optimal,” lanjutnya.

“Tapi ada yang belum ada, wilayah-wilayah pengembangannya, bikin kebijakan yang bisa menjadi fondasi pengembangan kebudayaan yang sudah ada. Jadi itu aspek pemajuannya jelas, terserah mau masuk ke ekonomi berbasis digital atau bangun infrastruktur budaya,” kata Hikmat.

Hikmat memberi contoh seperti dalam film adalah prioritas dalam membangun pasar yang majemuk, keberagaman tempat pemutaran film, dan mendorong keberagaman jenis produksi, serta tidak terfokus pada kawasan kota besar seperti Jabodetabek.

[Gambas:Video CNN]

Atau contoh lainnya seperti dalam seni tari atau seni pertunjukan, adalah kebutuhan penciptaan ruang seni yang berjenjang untuk beragam jenis seni. Hikmat juga mengingatkan perhatian Fadli Zon dan Kementerian Kebudayaan sebaiknya bukan hanya untuk budaya tradisional saja.

“Yang kontemporer juga [diperhatikan]. Kita itu bisa kok, Indonesia kekayaannya [budaya] cukup,” kata Hikmat.

Hikmat menyinggung konsep lumbung yang pernah dikenalkan pada Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023, di mana semua ide dan gagasan dirembuk, dibangun, dan diproduksi bersama untuk bisa dinikmati secara bersama-sama.

Dalam konsep tersebut, Kemendikbudristek kala itu menggandeng juga para kurator dan komunitas dalam PKN 2023 untuk membuat perubahan dan mendorong pemajuan secara bersama-sama. Dengan begitu, kata Hikmat, ia berharap seluruh pelaku seni budaya bisa ikut terlibat dalam pemajuan kebudayaan.

Hikmat menyadari salah satu masalah lainnya yang dihadapi dunia kebudayaan di Indonesia adalah pelestarian dan juga ancaman klaim sepihak dari pihak luar Indonesia. Namun menurutnya, hal itu bisa tetap berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ada dan kelihaian dalam berdiplomasi.

“Karena selama ini kalau orang omongin kebudayaan, cuma ingat pelestarian, cuma ingat preservasi, bukan kemajuan budaya,” kata Hikmat Darmawan.

“Dalam kemajuan itu kan ada beberapa aspek, ada pemeliharaan, pemanfaatan, dan lainnya. Ada lima aspek dari kemajuan budaya. Jadi enggak sekadar memajukan, tapi ini lebih komprehensif, lebih kuat, lebih bagus, daripada sekadar melestarikan,” paparnya.

“Coba bayangkan ini ya, Museum [Nasional Indonesia] kemarin, pembukaan Museum Nasional sudah melampaui paradigma melestarikan, yakni bagaimana memanfaatkannya? Dibikin jadi hologram, dibikin jadi produk, jadi orang tertarik,” kata Hikmat.

“Orang [jadi] mendapatkan makna dari benda-benda yang disimpan yang selama ini cuma arkeolog atau karyawisata doang yang menganggapnya penting,” lanjutnya.

Menurut Hikmat, masyarakat Indonesia jangan terlalu risau terkait pelestarian budaya meski tetap menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kata Hikmat, budaya akan lestari bila ia dimajukan.

“Budaya bisa jadi lestari kalau dia dimajukan, artinya ada aspek pemanfaatan juga, ada aspek pengembangannya juga. Nah semoga ini yang makin dikuatkan,” kata Hikmat.

“Strateginya apa? Saya kira yang diplomasi budaya itu. Ketimbang masalah klaim-klaim yang jadi masalah ramai di netizen, sebetulnya repatriasi itu lebih penting. Lebih dahsyat dan itu masih akan banyak lho yang kita harus ambil.” katanya.

(kes/end)