Jakarta, CNN Indonesia —
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memberikan dua rekomendasi terkait perlindungan data pribadi. Berikut rekomendasinya.
Ketua Bidang Digital APINDO Neneng Goenadi mengatakan dua rekomendasi dari pengusaha untuk perlindungan data pribadi yakni evaluasi kepatuhan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( UU PDP) serta pencatatan alur data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Implementasi UU PDP adalah langkah penting menuju ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia. Namun, keberhasilannya memerlukan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Neneng dalam keterangan resminya, Senin (25/11).
“Pada kesempatan ini, kami juga menyerahkan secara langsung dua rekomendasi rancangan instrumen kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia sebagai referensi para pemangku kebijakan,” imbuhnya.
Dua rekomendasi tersebut disampaikan pada gelaran Indonesia Privacy and Security Summit (IPSS) yang mengusung tema “Navigasi Pelindungan Data Pribadi: Implementasi UU PDP dan Keamanan Siber di Indonesia.”
Dua rancangan instrumen yang diluncurkan APINDO sebagai rekomendasi kebijakan industrik adalah meluncurkan rancangan instrumen Privacy Health Check (PHC) dan Records of Processing Activities (ROPA).
Privacy Health Check (PHC) sendiri merupakan alat evaluasi mandiri untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UU PDP. Sementara itu, ROPA adalah rekomendasi pencatatan alur data sesuai Pasal 31 UU PDP.
Dua rancangan alat yang dideklarasikan tersebut lahir dari rangkaian Focus Group Discussion yang digelar oleh APINDO bersama Grab Indonesia dan OVO sejak September hingga November dengan dukungan Komdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), Information Systems Audit and Control Association (ISACA), serta para pelaku usaha.
Beberapa topik yang jadi pembahasan antara lain tentang Privacy Health Check, Records of Processing Activities (ROPA), dan manajemen insiden keamanan siber.
Lebih lanjut, IPSS 2024 mempertemukan para pemimpin pemerintahan, pelaku industri digital, dan penyedia solusi teknologi untuk bersama-sama bertukar gagasan dan rekomendasi best practices dari dunia usaha, dalam menghadapi tantangan masa depan digital terutama terkait pelindungan data pribadi.
Acara ini juga sekaligus menyambut UU PDP yang telah resmi diberlakukan Oktober tahun ini.
(lom/dmi)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
