Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah layanan publik berbasis digital terdampak karena peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sejak 20 Juni lalu.
Hingga saat ini, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN.
Pihak peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar. Kendati demikian, pemerintah menolak memberikan uang itu.
Pada rapat bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6) lalu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 instansi pemerintah di pusat maupun daerah terdampak serangan PDNS tersebut.
Presiden Joko Widodo juga sudah mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6) lalu untuk membahas peretasan terhadap PDN.
Kepala BSSN Hinsa Siburian hadir paling awal pada pertemuan itu. Kemudian disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Teranyar, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan layanan PDNS 2 yang terkena serangan siber bakal aktif pada bulan Juli ini.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ujar Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).
Menurut Hadi, pemerintah akan melakukan backup keamanan berlapis agar permasalahan yang sama tidak terulang.
Nantinya, cold site yang ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.
Ia juga meminta agar setiap kementerian memiliki data backup. Hadi menegaskan itu adalah kewajiban, bukan opsional.
Berikut ini daftar sebagian kecil layanan yang terdampak imbas peretasan tersebut.
47 layanan Kemendikbudristek
Sebanyak 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik akibat gangguan tersebut.
“Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik,” jelas Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Anang mengatakan beberapa layanan itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan layanan perizinan film.
Saat ini telah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta mahasiswa untuk bersabar imbas layanan KIP Kuliah yang terdampak PDNSn2.
Terdampaknya layanan KIP Kuliah membuat mahasiswa harus memasukkan data ulang.
“Itu kan teknis saja, saya mohon mahasiswa bersabar, karena ini memang ada musibah yang kita tidak duga, jadi diminta memasukkan, menginput kembali data-data yang diperlukan, terutama penerima KIP Kuliah,” tutur Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7).
Muhadjir mengklaim telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek imbas terdampaknya layanan KIP Kuliah itu. Saat ini data-data terkait KIP Kuliah telah bergerak.
Pemerintah masih melihat apakah terganggunya layanan KIP Kuliah itu bakal ikut berdampak pada tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP Kuliah.
PPDB di Dumai jadi manual
Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau mengambil kebijakan untuk menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024. Proses ini awalnya dibuka secara daring.
Kepala Disdik Kota Dumai Yusmanidar menjelaskan pembatalan PPDB online enam SMP negeri ini karena terjadi gangguan pada PDN II.
Imbasnya, situs ppdb.dumaikota.go.id pun tak bisa diakses.
“Karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih, maka dinas mengambil kebijakan membuat pendaftaran semua SMP digelar manual,” jelas Yusmanidar dikutip Antara, Rabu (26/6).
Panitia PPDB Dumai tidak dapat mengetahui data peserta yang telah mendaftar secara daring karena gangguan server ini.
Hal itu juga termasuk pemeringkatan berdasarkan jalur dipilih di SMPN tersebut.
Aplikasi Srikandi Pemkot Solo
Aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo turut terdampak dari gangguan tersebut.
Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati menjelaskan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun server aplikasi tersebut berada di pusat.
“Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum yang terganggu itu yang servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang sampai saat ini tidak bisa menggunakan itu,” terang Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6).
Aplikasi itu belum bisa digunakan hingga saat ini. Oleh karena itu, kegiatan surat menyurat pun dilakukan secara manual.
Muhammadiyah akui jadi korban
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengaku Muhammadiyah selaku organisasi besar juga ikut menjadi korban atas peretasan itu.
Ismail menjelaskan Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.
Adapun Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran data yang sudah berlangsung selama sepekan itu.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” kata Ismail dalam keterangan yang dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).
Pemadanan nomor identitas dengan NPWP warga asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan serangan ransomware pada PDNS 2 berimbas pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi warga asing.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan bahwa serangan siber itu berimbas pada layanan imigrasi sejak hari pertama peretasan.
Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak (WP) asing terganggu.
“Karena dalam prosesnya kami harus validasi nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di layanan imigrasi,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).
Imigrasi di bandara
Lebih lanjut, peretasan PDN Kementerian Kominfo juga sempat berdampak pada pelayanan Imigrasi di bandara.
Bahkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat melakukan pemeriksaan secara manual.
Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.
“Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan Imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi,” ungkap Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6).
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
