Jakarta, CNN Indonesia —
Korea Utara mengecam deklarasi pertemuan puncak NATO baru-baru ini yang mengutuk ekspor senjata Pyongyang ke Rusia. Mereka menyebut dokumen tersebut “ilegal”, berdasarkan media pemerintah pada Sabtu (13/7).
Pyongyang berulang kali membantah tuduhan telah mengirimkan senjata ke Moskow. Namun, pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Juni 2024 menandatangani perjanjian yang mencakup saling memberi bantuan militer jika diserang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kantor Berita Pusat Korea Pyongyang, seperti diberitakan AFP pada Sabtu (13/7), menuliskan bahwa Kementerian Luar Negeri Korea Utara “sangat mengecam dan menolak” deklarasi NATO.
Mengutip juru bicara kementerian, badan tersebut mengatakan deklarasi tersebut “menghasut Perang Dingin baru dan konfrontasi militer dalam skala global”, dan memerlukan “kekuatan dan cara perlawanan baru.”
Hal tersebut disampaikan setelah para pemimpin NATO melalui deklarasi bersama pekan ini mengecam Korea Utara karena memicu perang agresi Rusia terhadap Ukraina, dengan “memberikan dukungan militer langsung” kepada Moskow.
[Gambas:Video CNN]
Para pemimpin NATO juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas dukungan industri China kepada Rusia.
Di sela-sela KTT NATO, Korea Selatan dan AS terpisah pada pekan ini juga menandatangani pedoman mengenai sistem pencegahan terpadu di semenanjung Korea untuk melawan ancaman nuklir dan militer Korea Utara.
Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan Seoul dan Washington akan latihan militer bersama untuk membantu menerapkan pedoman yang baru diumumkan, yang meresmikan penempatan aset nuklir AS dan di sekitar semenanjung Korea.
Hal itu disebut diperlukan untuk mencegah dan menanggapi potensi serangan nuklir oleh Korea Utara.
Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan dengan Rusia.
Setelah Pyongyang mengirimkan sejumlah balon pembawa sampah melintasi perbatasan, Seoul pada Juni 2024 menangguhkan sepenuhnya kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan latihan penembakan di pulau-pulau perbatasan dan zona demiliterisasi yang membagi semenanjung Korea.
(AFP/chri)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
