Jakarta, CNN Indonesia —
Pejabat senior Hamas dan Fatah akan bertemu di China pekan depan untuk merundingkan upaya rekonsiliasi saat agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina belum terlihat akan berakhir.
Anggota Komite Sentral Fatah, Azzam Al Ahmad, mengatakan Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan bertemu kedua kelompok itu pada 23 Juli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, Wang Yi juga akan berbicara sendiri-sendiri dengan mereka di sela pertemuan.
“Kami selalu optimis, tetapi kami menyampaikan dengan hati-hati,” kata Ahmad, dikutip New York Times, Senin (15/7).
Ahmad juga menyebut partai ini akan mengirim tiga perwakilan termasuk wakil ketua Mahmoud Aloul.
Sementara itu, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan Ketua Biro Politik Ismail Haniyeh akan memimpin kelompok itu ke Beijing.
Pertemuan kedua faksi ini berlangsung saat agresi brutal Israel di Gaza masih berlangsung menginjak bulan ke-9. Selama operasi, mereka menyerang fasilitas Kesehatan hingga kamp pengungsian.
Agresi Israel juga menyebabkan lebih dari 38.000 orang meninggal, ratusan ribu rumah hancur, dan puluhan rumah sakit lumpuh.
Hamas sempat mengkritik pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga pemimpin Fatah soal agresi itu. Mereka menuding Abbas berada di pihak Israel.
Abbas juga mengkritik Hamas. Menurut dia, kelompok ini memberi peluang Israel untuk menyerang warga sipil Palestina dengan menyusup di antara masyarakat.
Rencana pertemuan Hamas dan Fatah berlangsung saat pembahasan masa depan Gaza kian mendesak dan negosiasi gencatan senjata terus buntu.
Dua faksi Palestina ini sempat bertemu di China pada April. Saat itu, mereka membahas rekonsiliasi untuk mengakhiri 17 tahun perpecahan politik.
Faksi-faksi Palestina ini berselisih sejak sejak Hamas menang pemilihan legislatif pada 2006 dan mengambil alih Jalur Gaza satu tahun kemudian, dikutip Reuters.
Fatah sementara itu, menjadi tulang punggung Otoritas Palestina, pemerintahan yang diakui komunitas internasional.
Upaya damai yang dilakukan negara-negara Arab sejak 2007 untuk mengakhiri perselisihan pembagian kekuasaan sejauh ini gagal.
(isa/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
