Jakarta, CNN Indonesia —
Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Kamis (8/1) bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro mengemban tugas ini untuk satu tahun ke depan. Sidharto dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri.
Dengan posisi bergengsi ini, maka peran Indonesia makin penting. Karena dengan mandat sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki tugas dan kewenangan, seperti mengusulkan kandidat untuk mandat prosedur khusus, yaitu para ahli HAM yang akan ditunjuk oleh Dewan.
RI kemudian menunjuk para ahli untuk bertugas di badan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara. Penunjukkan ini dilakukan melalui konsultasi ad hoc dan menjangkau berbagai pemangku kepentingan untuk mencari kandidat berkualitas dan tidak memihak.
Selain itu, Presiden Dewan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan Dewan dipimpin dengan cara yang terhormat, konstruktif dan netral.
Dengan posisi ini, peran Indonesia di kancah global juga makin disorot. Sebab, menurut Kementerian Luar Negeri, sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang dirangkum dalam tema “A Presidency for All,” menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Artinya, peran dan pengaruh Indonesia di kancah global makin diperhitungkan. Sebab kepercayaan tersebut tidak datang dalam satu atau duia tahun. Tapi didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.
Sampai dengan saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009, yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada tahun 2006 dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan.
Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009, yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
Namun masyarakat sipil di tanah air memberi catatan. Seperti rilis dari lembaga HAM Kontras, yang menyebut, momentum kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB kali ini yang bertepatan dengan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut, seharusnya menjadi titik balik.
“Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan HAM tidak hanya soal prestise diplomatik, tetapi juga tentang konsistensi nilai, keberanian bersuara, dan kemauan politik untuk menempatkan hak asasi manusia di atas kepentingan sempit negara. Tanpa refleksi kritis dan tindakan nyata, jabatan Presiden Dewan HAM PBB tak ubahnya seperti menjadi simbol kosong yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan demokratis di negeri ini,” demikian pernyataan Kontras.
(imf/bac)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
