Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan, yang dilakukan secara serentak dan disaksikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar di Makassar, Kamis (18/7).
Ke-30 kabupaten itu adalah Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai.
Lalu, Kabupetn Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara,Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penandatangan yang diadakan Direktorat Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI menjadi langkah penting agar setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan, termasuk berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan.
“Membangun BTS berbeda dengan akses internet, untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik,” ujar Fadhilah.
Pada kesempatan ini, kata Fadhilah, ke-30 pemerintah daerah bersama-sama berkomitmen membantu pekerjaan BAKTI yang divalidasi melalui dokumen pinjam pakai lahan yang telah disiapkan.
Untuk itu, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah dalam pengajuan lokasi pembangunan, yang harus valid. Pasalnya, membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, khususnya di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.
“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” lanjut Fadhilah.
Melalui relokasi itu, Fadhilah memastikan bahwa tak ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet. Terlebih, pada 2024 BAKTI akan membangun 20 ribu titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1.
Menurut Fadhilah, RTGS akan dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
Sebelumya, BAKTI Kominfo mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran, di mana pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota, BAKTI berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.
(rea/rir)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
