Bocoran Insentif Otomotif Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia —

Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa pemerintah disebut tengah mempersiapkan sejumlah insentif untuk menggairahkan pasar otomotif nasional. Kebijakan ini kemungkinan berlaku untuk jangka hingga 10 tahun.

Menurut dia ketentuan ini merupakan usulan dari produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) serta peneliti dari sejumlah universitas di Indonesia.

“Pada 2026, pemerintah tampaknya sudah menggariskan kebijakan otomotif nasional yang mengikat seluruh elemen untuk 10 tahun ke depan,” kata Yannes saat dihubungi, Rabu (24/12).

Ia menerangkan paket kebijakan ini mungkin menyasar kepada produk otomotif hasi produksi dalam negeri, terutama mobil dan sepeda motor listrik berbasis baterai hingga konvensional dengan kandungan lokal atau TKDN tinggi. Yannes menegaskan kebijakan itu merupakan arahan dari presiden dalam memperkuat industri otomotif nasional.

“Presiden sudah menetapkan mandat eksplisit untuk mewujudkan kendaraan bermerek dalam negeri berbasis IP domestik pada segmen mobil dan motor EV, dengan menerapkan strategi anti-impor CBU dan mewajibkan investasi deep manufacturing pada pabrik lokal guna menegaskan kedaulatan industri kita,” ucap dia.

Sementara itu kata dia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dianggap dapat memberi dukungan melalui penyaluran ruang fiskal secara selektif hanya kepada manufaktur EV yang memenuhi ambang TKDN minimum sebesar 40 persen.

“Sekaligus menjalankan jadwal pengurangan insentif bagi ICE dan HEV agar transisi teknologi dapat bergerak searah dengan mandat Presiden. Menkeu sendiri akan menjadi disiplin fiskal dengan menahan pajak baru, menjaga daya beli, dan memastikan setiap insentif terukur-berbatas waktu yang dievaluasi berkala secara ketat, bersyarat melalui penyesuaian PPnBM dan pengetatan bertahap insentif kendaraan berTKDN rendah,” tukas Yannes.

“Kemudian, Menperin menyiapkan jembatan transisi sementara untuk segmen entry-level ber-TKDN riil ≥75 persen, terutama LCGC, agar rantai pasok dan lapangan kerja sunset industry yang ada tetap terjaga selama 2 tahun persiapan ekosistem BEV, baterai, powertrain dan controller lokal siap (industri semikonduktor dibangun),” ucapnya lagi.

Posisi saat ini Yannes mengatakan pelaku industri otomotif hanya bisa menunggu kebijakan itu terealisasi.

“Jadi, kita perlu tunggu seperti apa hasil akhir paket kebijakan high level di atas terkait beleid non-CBU+karpet merah TKDN rill tinggi+LCGC bridge,” ujarnya.

“Intinya, keputusan apapun apakah itu level PMK, atau Perpres 2026, kita tinggal tunggu,” kata Yannes menambahkan.

Pihak pemerintah maupun Gaikindo yang coba dihubungi CNNIndonesia.com, hingga saat ini belum memberikan respons.

Sebelumnya pemerintah memiliki pandangan berbeda terkait insentif otomotif, antara Kemenko Perekonomian yang kontradiktif dengan Kementerian Perindustrian.

Bulan lalu Kemenko Perekonomian melalui sang menteri yaitu Airlangga Hartarto terang-terangan menyebut pemerintah tak akan menerbitkan insentif otomotif untuk 2026, padahal hal tersebut sedang diperjuangkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

“Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada,” kata Airlangga bulan lalu.

(ryh/mik)