Jakarta, CNN Indonesia —
PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menyatakan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Tbk.
Hal ini dibeberkan oleh Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.
“Kami tidak akan melakukan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian pada saat tertutup. Jadi kami tidak akan meneruskan,” tutur Nixon, Senin (8/7).
Ia menjelaskan informasi ini memang belum dinyatakan secara terbuka melalui keterbukaan informasi. Sebab, pihaknya harus menjaga kesepakatan bersama dengan pihak yang hendak diakuisisi.
Namun, BTN disebut telah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham, juga kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jadi kita memang satu tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka, tapi secara umum dapat kami sampaikan, kami juga sudah konsul ke pemegang saham, dalam hal ini Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Wakil Menteri BUMN (Kartika Wirjoatmodjo) dan kami juga sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nixon menyampaikan BTN menargetkan spin off BTN Syariah bakal dilaksanakan kuartal I-2025. Aksi tersebut masuk dalam daftar aksi korporasi BTN tahun nomor 2025 pada urutan kedua. Spin off ini akan rampung secara tentatif pada paruh pertama tahun depan.
Nixon mengungkapkan pihaknya menyiapkan total modal sebesar Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk pelepasan unit usaha syariah (UUS) tersebut. Jumlah ini agar BTN Syariah nantinya tetap bertahan di Buku II.
“Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun total capital-nya, supaya dia enggak turun ke Buku I. Kita harapkan dia tetap di Buku II,” ujar dia.
Sebelumnya Erick Thohir mengungkap rencana penyatuan atau merger Bank Muamalat dengan BTN Syariah. Merger itu mulanya ditargetkan berjalan pada Maret 2024.
Nixon juga sebelumnya sempat blak-blakan BTN menghadapi kendala dalam proses akuisisi Bank Muamalat. Hal itu disebabkan ada keterlambatan data yang diterima.
Ia menyebut keterlambatan data itu datang dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Ia mengklaim data yang dikumpulkan lebih lama dari target awal. Menurutnya, data yang paling lama dihimpun adalah terkait kredit.
[Gambas:Video CNN]
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
