Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
Astuti menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Hasilnya memang bisa ada potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.
Ia melanjutkan, pembatasan untuk mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 cc bisa menghemat Rp14,81 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kendati demikian kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan bersamaan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
“Alangkah baiknya jika kebijakan ini dipertimbangkan lagi,” kata Astuti dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (12/9) dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat. Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilanjutkan, dikhawatirkan akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional.
“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.
“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, Senin (3/9).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.
Dengan demikian, lanjut dia, BBM Pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.
“Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut menegaskan.
[Gambas:Video CNN]
(Antara/mik)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
