Solo, CNN Indonesia —
Demonstrasi di Solo berakhir setelah sempat memanas pada Rabu (28/8) petang. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi mengizinkan massa menggelar aksi di depan Gedung Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Solo.
Massa diberi waktu gelar aksi hingga 18.10 WIB dengan pengawalan dan pengamanan yang ketat. Setelah itu, sesuai kesepakatan, massa membubarkan diri secara tertib.
“Total ada 750 personel gabungan. Tetapi kami tidak ingin ada hal yang tidak diinginkan. Kami minta baik-baik agar mereka menepati batas waktu,” kata Kombes Iwan Saktiadi, Rabu (28/8).
Hal tersebut terjadi setelah aksi sempat memanas pada petang hari. Massa membakar ban dan mencoba masuk ke halaman DPRD Solo.
Namun, situasi bisa diredam setelah polisi menuruti permintaan massa agar bisa masuk ke halaman DPRD Kota Solo.
Sejumlah anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi PDIP seperti Budi Prasetyo dan YF Sukasno sempat massa, lalu ikut menenteng sejumlah poster tuntutan mereka.
[Gambas:Video CNN]
Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi juga mengizinkan massa menggelar aksi di depan Gedung Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Solo.
Demonstrasi tersebut menjadi aksi ketiga dalam sepekan terakhir di Solo. Massa demo awalnya long march dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan tiba di Gedung DPRD Solo sekitar pukul 15.30 WIB.
Massa juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster, di antaranya bertulisan ‘Pulangkan Jokowi’, ‘Kembalikan Kedaulatan Rakyat’, ‘Jihad yang Paling Utama Ialah Meneriakkan Kebenaran Kepada Penguasa Zhalim’, dan lain-lain.
Koordinator aksi, Rozin Alfianto mengatakan demo tersebut merespons dinamika politik dan mengecam tindak represif aparat terhadap peserta aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.
“Hari ini kami sepakat kami tidak dari elemen apapun. Kami sama-sama dengan dresscode hitam-hitam sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Indonesia. Kami satu suara atas nama masyarakat Solo Raya,” kata Rozin, Rabu (28/8).
Rozin berujar, bahwa aksi demonstrasi kali ini juga bentuk protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“MK (Mahkamah Konstitusi) sudah dilangkahi dengan berbagai macam kondisi. Kami juga mengupayakan agar rezim Jokowi harus diadili karena banyak sekali dosa-dosanya,” ujar dia.
“Kami juga menuntut soal represivitas aparat di Indonesia, melihat kemarin yang terdekat adalah (demo) Semarang, dengan represivitas yang luar biasa,” imbuh Rozin.
(chri)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA