Didemo Besar-besaran, Bangladesh Akhirnya Akan Rombak Sistem Kuota PNS

Jakarta, CNN Indonesia —

Bangladesh bakal merombak sistem kuota pegawai negeri sipil (PNS) usai demo berdarah pecah belakangan ini.

Media lokal Bangladesh melaporkan pemerintah diperkirakan akan menerima putusan Mahkamah Agung pada Selasa (23/7) untuk memangkas sebagian besar kuota PNS bagi keluarga veteran perang 1971.

Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menerima putusan MA tersebut pada Senin (22/7) malam. Putusan itu diprediksi dipublikasi dalam catatan resmi pemerintah pada Selasa.

Setidaknya 173 orang tewas buntut kerusuhan di Bangladesh hingga Selasa (23/7). Kerusuhan ini juga telah mengakibatkan 2.500 orang ditangkap.

Kerusuhan terjadi menyusul demo mahasiswa selama berminggu-minggu yang memprotes kebijakan pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk pekerjaan di lingkup pemerintah. Para pedemo mendesak diberlakukan skema berbasis prestasi.

Saat ini, pemerintah Bangladesh sendiri memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran 1971.

Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan sebaliknya merugikan anak-anak berprestasi.

Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.

Mahkamah Agung pada Minggu (21/7) akhirnya memerintahkan pemerintah untuk memangkas kuota PNS bagi keluarga veteran menjadi 5 persen. Sebanyak 93 persen kuota PNS nantinya harus dialokasikan berdasarkan prestasi.

Sisa 2 persennya diminta disisihkan untuk anggota kelompok etnis minoritas, transgender, serta penyandang disabilitas, demikian dikutip dari Al Jazeera.

Kerusuhan di Bangladesh ini menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir di negara itu. Saking parahnya, pemerintah sampai memutus akses internet dan memberlakukan jam malam demi meredam situasi.

Pemerintah juga mengerahkan tentara ke jalan-jalan guna menertibkan perusuh.

Para pengunjuk rasa sendiri telah menghentikan sementara demonstrasi selama 48 jam untuk memberikan waktu kepada pemerintah guna memenuhi delapan tuntutan mereka, salah satunya permintaan maaf publik dari Hasina dan pembukaan kembali kampus-kampus yang ditutup akibat kerusuhan.

(blq/bac)