Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dibatasi pada 17 Agustus 2024.
Ia menyampaikan pihaknya sedang menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut Erick, tujuan dari revisi perpres tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
“Kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” tutur Erick di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7).
Tak hanya soal subsidi BBM, Erick mengatakan kementeriannya juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menata bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.
Erick menegaskan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.
“Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap juga buat gas karena LPG sekarang impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran,” tegas Erick.
Sebelumnya, Luhut memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang, termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.
“Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisiensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.
Pasalnya, ia melihat Indonesia akan menghadapi tantangan ke depan. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Di sisi lain, penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran masih menjamur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang menikmati subsidi BBM dan LPG.
Jumlah orang kaya penikmat BBM subsidi disebut-sebut lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi. Begitu pula dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.
[Gambas:Video CNN]
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
