Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menyerahkan urusan negara ke partai imbas penetapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.
Partai berkuasa, People Power Party (PPP), mengatakan Yoon dibebastugaskan sampai sang presiden mengundurkan diri secara resmi.
Ketua PPP, Han Dong Hoon, menjamin Yoon akan mengundurkan diri secara sukarela, mengutip pernyataan terakhir sang presiden pada Sabtu (7/12).
Dalam permintaan maaf publiknya itu, Yoon mengatakan menyerahkan segala urusan negara, termasuk nasib pemerintahannya, kepada partai berkuasa.
“Itu (pernyataan Yoon) berarti janji virtual untuk mengundurkan diri,” ucap Han seperti dikutip Korea Times.
“Untuk meminimalisir kebingungan, kami akan mendorongnya mengundurkan diri. Sampai waktu pengunduran iri, presiden akan dibebastugaskan dari tugas dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk memastikan urusan negara tetap berjalan tanpa terganggu,” kata Han menambahkan.
Han juga mengatakan akan membicarakan nasib pemerintahan dengan blok oposisi di parlemen.
Keputusan ini diambil setelah Yoon lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu.
105 dari 108 anggota PPP di parlemen memboikot mosi pemakzulan dengan walk out ruang rapat saat voting.
Meski begitu, tak lama, Yoon ditetapkan menjadi tersangka oleh jaksa Korselatas tuduhan pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan ini, Yoon terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati jika dinyatakan bersalah.
Sementara itu, jaksa juga telah lebih dulu menahan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi.
Ia ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menempatkannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.
Kim dituduh sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden ini.
Kim, yang merupakan orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama presiden.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
