Kadin Ungkap Satgas Impor Ilegal Bakal Fokus pada Tujuh Komoditas

Jakarta, CNN Indonesia —

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal bakal fokus pada tujuh komoditas.

WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Yukki N. Hanafi mengatakan tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

“Jadi satgas ini dibentuk untuk fokus terhadap pengawasan atau pengendalian terhadap komoditas tujuh tersebut,” katanya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Yukki menuturkan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal tidak hanya akan dimotori Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kadin. Satgas tersebut juga harus melibatkan kementerian, pihak terkait, hingga penegak hukum.

Menurutnya, pemberantasan produk impor ilegal adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini pun harus dilakukan secara bersama-sama.

Ia mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran hukum, maka harus segera ditindak. Yukki bahkan telah menemukan indikasi penyelewengan itu.

“Kami sudah dapat angkanya kok, data yang ada dengan data yang form dari negara asalnya itu terjadi perbedaan,” ujarnya.

Kemendag sebelumnya menggandeng Kadin Indonesia untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal atau barang selundupan. Satgas ini bertujuan mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulhas menjelaskan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor menjadi persoalan yang lama, dan kerap kali ada temuan perbedaan data yang cukup besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal .

“Kamu temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali,” katanya.

Sebagai langkah awal, kata Zuhas, nantinya satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal dan akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Sementara itu, Arsjad mengatakan pembentukan satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming (menyalahkan). Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)