Jakarta, CNN Indonesia —
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama International IDEA memberikan evaluasi dan rekomendasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang terjadi dalam Pilpres kemarin tidak terulang kembali.
Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menyatakan sekalipun banyak evaluasi, Sirekap masih harus digunakan untuk Pilkada November mendatang.
“Merupakan tugas sebetulnya dari KPU, coba dicek di dalam PKPU-nya, bahwa Sirekap itu ya digunakan bukan ditutup. Sirekap itu yang membantu alat bantu untuk proses rekap berjenjang,” ujar Hadar dalam agenda diskusi, Sabtu (6/7).
“Jadi, untuk mengecek apakah rekap-rekap manual yang disusun bersama itu sesuai atau tidak. Ya, kalau toh ada kekeliruan dikoreksi,” lanjut dia.
Hadar menjelaskan Sirekap sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat rekapitulasi suara hasil pemilu, sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. Menurut dia, Sirekap belum berjalan maksimal dalam menjalankan fungsi tersebut.
Hadar memaparkan sejumlah permasalahan umum Sirekap dalam pemilihan kemarin. Mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kesulitan dalam membuka aplikasi Sirekap di gawai dan kesulitan mengirim data hasil foto formulir C di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kemudian, kesalahan pembacaan atau pemindaian data angka-angka perolehan suara yang tertera di dalam formulir C menjadi data digital yang berujung kontroversi dengan narasi ada dugaan penggelembungan suara dalam Sirekap.
Lalu, Sirekap lamban dalam mempublikasikan seluruh data formulir C hasil di TPS dalam website publikasi sampai tanggal 26 Maret 2024 atau enam hari setelah pengumuman hasil pleno rekapitulasi suara nasional. Sirekap hanya mempublikasikan 648.974 formulir C Hasil PWPP (Pemilu Presiden).
“Sistem pengiriman, penyimpanan, dan publikasi data diduga menjadi persoalan utama dalam penggunaan Sirekap di Pemilu 2024,” ucap Hadar.
Sementara itu, Ahli Teknologi dan JagaSuara2024 memberi sejumlah rekomendasi.
Pada Sirekap Mobile, terdapat empat masukan. Rinciannya, pelaksanaan Bimtek harus lebih intensif dan lebih awal bagi petugas KPPS; memberi wewenang KPPS untuk memperbaiki data suara pasangan calon; mengalihkan pengolahan Optical Character Recognition (OCR) dari server ke perangkat Android; dan perbaikan akurasi fungsi OCR.
OCR merupakan teknologi untuk mengekstrak teks dari gambar.
Dalam verifikasi data, terdapat satu rekomendasi yaitu sistem harus dapat mendeteksi kejanggalan pada data.
Selanjutnya, pada proses perbaikan data, rekomendasi yang diberikan kepada KPU adalah agar menyiapkan proses untuk perbaikan data berdasarkan hasil rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. KPU disarankan juga untuk membuka kanal di halaman TPS guna penerimaan laporan kesalahan dari masyarakat.
Reza menjelaskan rekomendasi berikutnya adalah melibatkan masyarakat dalam perancangan dan pengujian Sirekap serta menguatkan keberadaan Sirekap melalui peraturan atau perundangan.
“KPU harus lebih terbuka di segala proses ini. Kalau bisa disampaikan ke publik, dipaparkan ke publik. Harapannya lebih banyak orang yang melihat dan memberi masukan sehingga semuanya akan jadi lebih baik,” ucap Reza.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
