Mark Zuckerberg Ungkap Alasan Meta PHK 3.600 Karyawan

Jakarta, CNN Indonesia —

Raksasa teknologi Meta dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen karyawannya atau sekitar 3.600 orang dengan kinerja paling rendah.

Sebagai gantinya, Meta akan merekrut orang-orang baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan para karyawan ini.

Dalam sebuah memo internal, CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan dirinya memutuskan untuk meningkatkan standar kinerja dan mengeluarkan karyawan berkinerja rendah.

“Meta sedang berupaya membangun beberapa teknologi terpenting di dunia. AI, kacamata sebagai platform komputasi berikutnya, dan masa depan media sosial. Ini akan menjadi tahun yang intens, dan saya ingin memastikan bahwa kami memiliki orang-orang terbaik dalam tim kami,” ujar Zuckerberg dalam memo tersebut, dikutip dari CNBC.

“Saya telah memutuskan untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan mengeluarkan karyawan yang berkinerja rendah dengan lebih cepat,” tambahnya.

Zuckerberg mengatakan Meta biasanya mengulas orang-orang yang tidak memenuhi ekspektasi kinerja selama satu tahun, tetapi siklus tersebut kini diubah.

Per 30 September 2024, induk perusahaan Facebook dan Instagram ini diketahui memiliki 72 ribu karyawan. Artinya, pengurangan 5 persen karyawan akan mengeluarkan sekitar 3.600 karyawan perusahaan ini.

Banyak perusahaan teknologi, termasuk Cisco (CSCO.O) dan IBM (IBM.N), telah berupaya untuk mengalihkan investasi ke dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). Meta juga telah menggelontorkan miliaran dolar untuk infrastruktur yang berhubungan dengan AI, dan pengeluarannya diperkirakan akan meningkat tahun ini.

Dilansir Reuters, perusahaan media sosial ini memulai beberapa perubahan restrukturisasi pada 2022, yang mengakibatkan sekitar 11.000 karyawan terkena PHK.

Zuckerberg juga menyebut tahun 2023 sebagai “Tahun Efisiensi” karena Meta mengumumkan keputusannya untuk menghilangkan sekitar 10.000 pekerjaan.

Pekan lalu, perusahaan ini membatalkan program cek fakta di Amerika Serikat dan mengurangi pembatasan diskusi seputar topik-topik yang diperdebatkan, seperti imigrasi dan identitas gender, karena tunduk pada desakan dari kalangan konservatif menjelang kembalinya Donald Trump dari Partai Republik ke kursi kepresidenan Amerika Serikat.

(lom/dmi)