Ojol Sindir Wacana Tarif Naik, Minta Prabowo Rilis Aturan Bagi Hasil

Jakarta, CNN Indonesia —

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mempertanyakan peran Presiden Prabowo Subianto yang sampai saat ini belum juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait bagi hasil 90:10 antara pengemudi ojek online atau ojol dan aplikator.

Pertanyaan ini muncul di tengah wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memilih akan menaikkan tarif ojol.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan kebijakan yang akan diambil Kemenhub dinilai tak berpihak kepada rakyat, terutama pada ojol yang identik dengan seragam hijau.

“Pertanyaan kami jelas, mengapa Presiden Prabowo belum juga menghadirkan Perpres Ojol Bagi Hasil 90:10, sementara Menhub justru dibiarkan merencanakan kebijakan kenaikan tarif yang tidak pro rakyat dan tidak pro pengemudi?” kata Igun dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (7/1).

Ia menegaskan menolak wacana dan rencana kenaikan tarif ojol yang disampaikan Menteri Perhubungan, sebelum ada kejelasan regulasi Perpres bagi hasil. Katanya kenaikan tarif ojol bukanlah urgensi utama saat ini.

“Kami tidak anti kenaikan tarif. Sejak diterbitkannya Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, tarif ojol memang belum pernah mengalami kenaikan. Namun persoalannya bukan di situ. Urgensi terbesar pengemudi ojol hari ini adalah regulasi Perpres bagi hasil 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan aplikator, bukan menaikkan tarif,” kata Igun.

Menurut Garda Indonesia, menaikkan tarif tanpa terlebih dahulu menerbitkan Perpres Bagi Hasil Ojol 90:10 justru akan memperparah ketimpangan dalam ekosistem transportasi online dan berpotensi menciptakan krisis bagi tiga pihak, pengemudi ojol, perusahaan aplikator dan masyarakat pengguna jasa ojol.

“Yang akan paling diuntungkan dari kenaikan tarif sebelum ada regulasi bagi hasil 90:10 adalah perusahaan aplikator, sementara pengemudi tetap tercekik potongan sepihak dan sistem berbayar. Pengemudi dan masyarakat justru akan menjadi korban dan berpotensi menimbulkan krisis baru bagi rakyat kecil pengguna jasa ojol,” lanjutnya.

Igun menekankan masyarakat kecil, khususnya pelajar dan mahasiswa, akan sangat terdampak karena kelompok ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi ojol untuk aktivitas harian.

Garda Indonesia juga menyoroti “sistem berbayar” terhadap pengemudi ojol yang diterapkan oleh sejumlah aplikator. Baginya itu sangat merugikan dan tidak manusiawi.

Ia menambahkannya Garda Indonesia akan terus melakukan perlawanan secara konstitusional, termasuk melaporkan secara resmi kepada Ombudsman RI serta perlawanan melalui pergerakan aksi demonstrasi terorganisir hingga Perpres Bagi Hasil Ojol 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk aplikator resmi diterbitkan.

“Sistem berbayar ini jelas menindas pengemudi. Jika pemerintah terus abai dan Menhub tidak kooperatif serta lebih mengutamakan dialog dengan perusahaan aplikator, maka di tahun 2026 ini gelombang perlawanan pengemudi ojol akan terjadi secara nasional, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah seluruh Indonesia,” kata Igun.

(ryh/fea)