Jakarta, CNN Indonesia —
Data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam kondisi aman dan pencairannya pun diklaim sesuai jadwal walau ada masalah siber di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
PDNS 2 diserang hacker dengan modus ransomware sejak 17 Juni dan benar-benar lumpuh pada 20 Juni. Sebanyak 282 instansi yang menggunakan layanan ini, termasuk Kemendikbud, terdampak.
Cuma 2 persen data yang tersimpan di lokasi ini yang punya backup, sementara lainnya patut diduga tak bisa dipulihkan. Bagaimana dengan KIP Kuliah?
“Mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak perlu khawatir, karena selama proses pemulihan sistem ini, semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima yang sedang berjalan (on going) akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/7) melansir Antara.
Pihaknya saat ini sedang memulihkan sistem KIP Kuliah menggunakan data cadangan tersebut guna memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya untuk pencairan dan pendaftaran KIP Kuliah.
“Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek,” ucap dia.
“Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,” imbuh Suharti.
Namun, ia menyebut proses pemindahan, pemulihan, dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain di pemerintah tetap membutuhkan waktu.
Walhasil, sistem KIP Kuliah baru akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada 29 Juli 2024.
Adapun proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan pada semester genap 2023/2024 sudah mencapai 98,8 persen.
Saat terjadi permasalahan pada PDNS2, masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses.
Oleh karena itu, Suharti meminta perguruan tinggi untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan atau belum menerima KIP Kuliah pada semester genap 2023/2024.
Selain itu, berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk memproses pencairan.
Daftar ulang
Saat proses pemulihan tengah dilakukan, Kemendikbudristek memastikan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 akan tetap berlangsung.
“Bagi 853.393 mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala, nantinya perlu mengklaim ulang akun KIP Kuliah masing-masing mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024,” ucapnya.
Pada rentang waktu tersebut, pendaftar diminta melakukan klaim ulang di sistem KIP Kuliah (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Tak ketinggalan, pendaftar juga mesti mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah.
“Perguruan tinggi dapat menyesuaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk memastikan calon mahasiswa tidak kehilangan hak dalam mengikuti seleksi penerima KIP Kuliah,” kata dia.
Perguruan tinggi pun, kata Suharti, diharapkan dapat memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP Kuliah yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) sampai proses seleksi penerima KIP Kuliah selesai.
“Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar KIP Kuliah 2024 dan belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya, pendaftaran KIP Kuliah 2024 tetap akan dilanjutkan dan akan dibuka kembali mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 di laman urai dia.
Masalah data penerima KIP Kuliah juga sempat ditanyakan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Kamis (27/6).
Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, mengakui ada permintaan dari Kemendikbud soal backup data tersebut.
“Ada enam kali permintaan [backup data] dari Desember tahun lalu dan semuanya dipenuhi,” jawab dia, dalam rapat yang sama.
I Wayan Sukerta, Direktur Delivery & Operation Telkomsigma yang merupakan pengelolan PDNS 2, menyebut saat ini data dari Kemendikbud sudah dalam proses restore atau pemulihan.
“Kalau kita lihat Kemendikbud memang dalam proses restore yang kita lakukan itu datanya ada, saat ini masuk dalam proses restore,” jawab dia.
[Gambas:Video CNN]
(Antara/arh)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
