Yogyakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal merelokasi sebanyak 1.041 pedagang kaki lima (PKL) yang kini berjualan di kompleks sentra Teras Malioboro 2 pada 2025 mendatang.
Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Wisnu Hermawan menjelaskan, saat ini infrastruktur di dua tempat relokasi sedang disiapkan. Lokasi pertama di eks Toko Makmur Jaya, kawasan Pecinan, Ketandan dan kedua berlokasi di samping parkiran Beskalan atau depan Ramai Mall.
“Fisik bangunannya target selesai akhir 2024, kalau eksekusi relokasi harapannya 2025,” kata Wisnu ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Senin (15/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total luas tanah dan bangunan untuk kedua lokasi itu, kata Wisnu, mencapai delapan ribu meter persegi. Nantinya, disiapkan bangunan bertingkat, ruang terbuka, spot nongkrong serta beberapa daya tarik wisatawan lainnya.
Untuk menyiapkan semua ini, lanjut Wisnu, Pemda DIY menghabiskan total sekitar Rp69 miliar. “Nantinya tidak ada Teras 1, Teras 2, tidak. Tapi jadi satu, Teras Malioboro saja,” sambungnya.
Wacana relokasi pedagang Teras Malioboro 2 sebelumnya menuai kritik dari para PKL di sentra tersebut. Mereka mengklaim tak banyak dilibatkan dalam proses pembahasannya.
Para pedagang khawatir relokasi ini bakal merugikan mereka dari sisi pemasukan. PKL berkaca pada kebijakan relokasi pertama Februari 2022 lalu saat mereka dipindah dari kawasan pedestrian menuju Teras Malioboro 2 yang sifatnya sementara.
Puncaknya, mereka menggelar protes dengan cara kembali berjualan di trotoar atau area pedestrian Malioboro pada 12 dan 13 Juli 2024 malam lalu. Pada Sabtu malam kemarin, aksi ini berubah ricuh kala PKL yang hendak keluar dari Teras Malioboro 2 dan berdagang di Trotoar diadang oleh petugas keamanan setempat.
Menanggapi hal ini, Wisnu menekankan, pengelolaan dan sosialisasi relokasi pedagang Teras Malioboro 2 ada di ranah Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Jatah Pemda DIY adalah menyiapkan lahan dan infrastruktur beserta fasilitas di sentra baru.
Tapi, dia juga keberatan jika pemerintah dituding tak pernah melibatkan PKL dalam pembahasannya. Menurut Wisnu, perwakilan pedagang pernah diundang dalam beberapa kali kesempatan sosialisasi, antara lain saat diskusi di DPRD DIY, pemaparan detail gambar kerja (DED) di Paniradya Keistimewaan DIY, dan diundang sosialisasi bersama GKR Hemas.
“Sosialisasi sudah sejak awal, karena mereka semestinya sadar dan paham bahwasanya relokasi yang eksisiting itu (Teras Malioboro 2) adalah sementara, ini yang perlu digarisbawahi,” tegas Wisnu.
Wisnu pun menegaskan, Pemda DIY tak pernah berharap relokasi ini merugikan para pedagang. Dia bilang, relokasi ini selain untuk fungsi penataan juga demi menaikkan kelas para PKL.
Sebagai contoh, lanjut Wisnu, para PKL yang telah direlokasi ke Teras Malioboro 1 oleh Pemda DIY terus difasilitasi berbagai pelatihan, pengadaan event, akses kesehatan, listrik dan air bersih gratis, bahkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Sederet fasilitas ini, kata Wisnu, mungkin saja tak diperoleh para pedagang yang berjualan di luar kawasan Malioboro.
Persoalan omzet yang dikhawatirkan juga jadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemda DIY. Wisnu menyatakan, pemerintah akan memasang penunjuk arah sejelas mungkin sebagai salah satu solusinya.
“Pemindahan ini sebetulnya adalah keinginan kami dari posisi mereka yang sebelumnya di Malioboro ilegal (dagang di trotoar), kita lakukan secara bertahap supaya bisa legal. Ini butuh proses, karena latar belakang mereka beragam. Ada yang bakul kecil, ada yang besar punya pegawai. Nah, untuk membawa mereka supaya legal, butuh komunikasi dan sosialisasi,” imbuhnya.
“Harapan kami teman-teman PKL terutama yang ada di Teras 2 bisa bersabar dan jangan khawatir, proses relokasi tidak akan membuat mereka jauh dari kawasan Malionoro. Kita tetap berjuang mereka dapat lokasi di Malioboro,” kata Wisnu.
(kum/wis)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
