Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebut pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah bertambah menjadi 86 layanan yang berasal dari 16 tenant. Perbaikan terus dilakukan usai pembobolan PDNS pada 20 Juni 2024 lalu.
“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” kata Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7).
Hadi mengatakan sejumlah layanan publik yang berhasil dipulihkan mulai dari layanan berbentuk layanan perizinan hingga layanan informasi dalam bentuk portal, termasuk layanan beasiswa dari Kemendikbudristek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” katanya.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.
“Kami membagi dalam tiga zona. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”. Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” kata mantan Panglima TNI ini.
Menurut Hadi, setiap tahapan perlu pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Hal tersebut demi meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.
“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” kata Hadi.
Layanan PDNS 2 diserang pada 20 Juni 2024 lalu. Pusat data yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur ini luluh lantak kena serangan siber teknik ransomware. Ini membuat data-data PDNS terkunci tak bisa diakses kementerian/lembaga pengguna layanan. Peretas diklaim meminta tebusan US$8 juta namun tak disanggupi pemerintah.
Namun, kelompok Brain Cipher tiba-tiba muncul dan mengklaim sebagai peretas. Mereka memberi pembuka kunci alias dekripsi gratis lewat link download di situs gelap.
Semuel Abrijani Pangerapan, saat masih menjabat Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (4/7), menyebut kunci yang didapat dari Brain Cipher itu sudah berfungsi di spesimen.
(lom/sur)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
