REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Iran meminta Azerbaijan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memprotes pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah negeri. Seruan tersebut disampaikan ketika kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan memicu gelombang demonstrasi, penahanan puluhan orang, serta kritik organisasi hak asasi manusia atas pembatasan akses pendidikan bagi siswi Muslim.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, serta hubungan baik antara kedua negara.
“Kami berharap negara yang memiliki hubungan baik dengan kami dapat menyelesaikan persoalan ini dalam suasana saling pengertian, dengan mempertimbangkan nilai-nilai bersama dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara,” kata Baqaei dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).
Baqaei menegaskan Iran dan Azerbaijan memiliki ikatan sejarah, budaya, serta hubungan antarmasyarakat yang erat. Ia berharap perbedaan pandangan mengenai penggunaan hijab tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu hubungan kedua negara.
Menurut Baqaei, hijab memiliki makna keagamaan bagi masyarakat Muslim yang menjalankannya. Namun, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa masyarakat Azerbaijan mampu mencari penyelesaian sesuai dengan kepentingan dan kondisi negaranya.
Pernyataan Teheran muncul setelah pemerintah Azerbaijan memperketat aturan berpakaian bagi siswa dan tenaga pendidik di sekolah negeri. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari sebagian orang tua dan siswa karena pelaksanaannya mengakibatkan sejumlah siswi berhijab tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar.
Aturan Sekuler Picu Kontroversi Hijab
Kontroversi bermula setelah Kabinet Menteri Azerbaijan menerbitkan Keputusan Nomor 309 pada 21 September 2026 yang mengubah ketentuan seragam siswa sekolah negeri.
Peraturan tersebut melarang penggunaan tambahan pakaian yang merusak keseragaman busana sekolah atau tidak sesuai dengan prinsip pendidikan sekuler.
Namun, teks peraturan itu tidak secara eksplisit menyebut hijab ataupun kerudung sebagai jenis pakaian yang dilarang.
Pada 6 Oktober, pemerintah Azerbaijan juga mengesahkan ketentuan berpakaian bagi tenaga pendidik di sekolah negeri melalui keputusan terpisah.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah sekolah meminta siswi yang mengenakan hijab untuk melepas kerudung sebelum mengikuti pelajaran. Sebagian orang tua melaporkan anak-anak mereka tidak diizinkan masuk kelas apabila tetap mengenakan hijab.
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) pada 14 Oktober melaporkan keluhan serupa muncul di Baku dan beberapa daerah lainnya.
Seorang orang tua di Baku, Gulmira Aslanova, mengatakan pihak sekolah meminta putrinya datang tanpa mengenakan kerudung. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena pendidikan menengah merupakan kewajiban yang dijamin negara.
Menurut Aslanova, hak memperoleh pendidikan tidak seharusnya hilang hanya karena seorang siswi mengenakan pakaian yang menjadi bagian dari keyakinan agamanya.
Persoalan itu kemudian memicu aksi protes siswa dan orang tua. Di sejumlah sekolah, siswa melakukan aksi solidaritas dengan tidak mengikuti pelajaran untuk mendukung teman-teman mereka yang mengenakan hijab.
Pemerintah Azerbaijan Pertahankan Kebijakan
Pemerintah Azerbaijan mempertahankan aturan seragam sekolah dengan alasan menjaga kesetaraan serta karakter sekuler sistem pendidikan nasional.
Anggota parlemen Azerbaijan, Jeyhun Mammadov, menyatakan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan terhadap Islam maupun praktik keagamaan masyarakat.
Menurut Mammadov, Azerbaijan tetap memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan keyakinan agama, termasuk mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menjelaskan ketentuan yang dipersoalkan secara khusus mengatur pakaian siswa dan guru di sekolah negeri.
Mammadov mengatakan sekolah merupakan ruang pendidikan yang memiliki aturan seragam untuk seluruh peserta didik. Ketentuan tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan berdasarkan latar belakang agama, kondisi ekonomi, dan faktor sosial lainnya.
“Penerapan aturan seragam di sekolah bertujuan menjamin kesetaraan, menghilangkan diskriminasi, serta membentuk rasa memiliki terhadap sekolah,” kata Mammadov sebagaimana dilaporkan kantor berita Azerbaijan, APA, pada 13 Oktober.
Ia juga menolak anggapan bahwa peraturan tersebut merupakan bentuk permusuhan pemerintah terhadap Islam.
Namun, argumen pemerintah mengenai kesetaraan di sekolah mendapat penolakan dari sebagian masyarakat dan organisasi hak asasi manusia.
Perdebatan kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara prinsip sekularisme negara, kebebasan beragama, dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.
Loading…
sumber : Antara
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
