Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo bicara mengenai pentingnya data cadangan (backup) imbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Jokowi meminta agar seluruh data nasional dicadangkan sebagai upaya mencegah peretasan, seperti yang terjadi pada PDNS 2, terjadi lagi di kemudian hari.
“Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” kata Jokowi di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengklaim bahwa insiden peretasan data bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.
“Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” tuturnya.
Masalah data cadangan ini sempat menjadi sorotan usai PDNS 2 diretas. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sebelumnya mengungkap tidak ada cadangan data dari PDNS 2 yang terkena serangan ransomware.
“Hasil pengecekan kita dan tidak adanya [data] back up,” kata Hinsa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis pekan lalu.
Hinsa mengungkap seharusnya sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan data cadangan yang ada di Pusat Data Nasional. Namun begitu, menurut dia baru sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang dicadangkan di PDNS Batam.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat yang sama mengungkap alasan mengapa masih banyak instansi pemerintah tak mempunyai cadangan data, di antaranya masalah anggaran.
“Kami terus mendorong para tenant untuk melakukan backup. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama,” ujar Budi.
“Kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup. persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor,” tambahnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebelumnya jugamewajibkan semua kementerian dan lembaga mempunyai backup data agar dampak dari insiden peretasan PDNS 2 tidak terulang.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi,” ujar Hadi.
Di sisi lain, menurut Hadi, pemerintah bakal melakukan backup keamanan berlapis agar permasalahan yang sama tidak terulang. Nantinya, cold site yang ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.
“Sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data center juga memiliki backup,” imbuhnya.
Dengan demikian, ada tiga hingga empat lapis backup untuk memitigasi kehilangan data.
Hadi mengatakan data-data tersebut juga akan dibackup dengan cloud cadangan secara zonasi. Data yang disimpan di cloud adalah data yang sifatnya umum, seperti statistik dan lain-lain, agar tidak memenuhi kapasitas PDNS.
PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan tak bisa dipulihkan sejauh ini.
Pemerintah menyebut pelaku meminta tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka kuncinya. Namun, Kominfo menegaskan tak akan membayar tebusan itu.
Belakangan, terduga pelaku peretasan PDNS 2, di Surabaya, ransomware gang Brain Chiper, mengaku akan memberikan secara cuma-cuma pembuka (dekripsi) data yang dikunci imbas ransomware.
“Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf atas fakta bahwa [serangan] ini berdampak ke semua orang,” menurut keterangan akun pengguna forum gelap, brain chiper, dalam bahasa Inggris yang diunggah oleh akun perusahaan intelijen siber StealthMole, Selasa (2/7).
“Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri.”
(khr/dmi)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
