Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) imbas kasus asusila hingga perpanjangan kepengurusan DPP PDIP hingga 2025 mewarnai kabar nasional sepekan.
Tak hanya itu, dokter Budi Santoso yang dicopot dari jabatannya dari Dekan FK Airlangga (Unair) Surabaya tidak lama setelah dia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia juga menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir ini.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari dipecat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mendapatkan perhatian luas dari publik usai dijatuhkan sanksi pemecatan oleh DKPP lantaran melanggar etik terkait tindak asusila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).
Sanksi ini diberikan usai adanya aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
DKPP mengatakan Hasyim semat memaksa CAT melakukan hubungan badan di kamar hotel tempat Hasyim menginap di Belanda pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan.
Usai putusan, Hasyim mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada DKPP karena keputusannya telah membebaskan dia dari tugas-tugas berat penyelenggaraan pemilu.
Dekan FK Unair dipecat
Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Budi Santoso dicopot dari jabatannya tidak lama setelah dia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Pemberhentian ini telah dikonfirmasi oleh Budi Santoso. Sebelum dipecat, Budi pada Kamis (27/6) lalu menyampaikan pendapatnya soal rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Budi tegas menolak rencana pemerintah itu. Menurut dia, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter berkualitas yang tidak kalah dengan dokter-dokter asing.
Budi sempat dipanggil Rektor Unair pada Senin (1/7) lalu untuk dimintai keterangan. Dia pun menduga alasan pemberhentiannya karena sikapnya yang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing. Budi mengaku tak bisa berbuat banyak dan menerima keputusan Unair.
Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Martha Kurnia, hanya mengatakan keputusan itu merupakan kebijakan internal.
Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Budi Santoso atas semua pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
“Alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair,” kata Martha dalam keterangan yang diterima, Rabu.
Pihak Kemenkes melalui Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril telah membantah kementeriannya berkaitan dengan pemberhentian Budi Santoso.
Pemecatan ini pun mengundang respons dari sejumlah pihak, tak terkecuali para civitas academica Unair. Ratusan civitas academica FK Unair menggelar aksi solidaritas menyikapi pemecatan Budi Santoso di hari yang sama.
Aksi itu dihadiri oleh para guru besar, sejawat dokter, pengajar, alumni, hingga mahasiswa aktif FK Unair. Mantan Rektor Unair 2001-2006 dr Puruhito turut hadir dalam aksi tersebut.
“Di sini saya berdiri sebagai warga FK Unair, selain juga sebagai mantan rektor. Saya hari ini sangat berduka cita mendengar apa yang telah diputuskan Rektor Unair terhadap dekan kita Profesor Bus (Budi Santoso),” kata Puruhito saat orasi.
Bahkan, Guru besar hingga dosen di FK Unair mengancam akan mogok belajar dan mengajar di kampus buntut pencopotan Budi.
Profesor bedah saraf Unair dr Abdul Hafid Bajamal mengatakan keputusan Rektor Unair M. Nasih yang mencopot Budi Santoso sebagai dekan FK Unair ini tidak berdasar. Sebab, Budi Santoso tak sedang sakit atau tersangkut kasus hukum, hingga membuatnya bisa diberhentikan
Festival kuliner non-halal sempat disetop
Kemudian terdapat kabar festival Kuliner Non-Halal di Solo disetop setelah diprotes salah satu organisasi masyarakat (ormas) Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).
Sedianya, acara bertajuk Festival Kuliner Pecinan Nusantara itu digelar di Solo Paragon Mal, 3 – 7 Juli 2024. Namun ada keberatan dari DSKS yang disampaikan secara tertulis melalui Pemerintah Kota (Pemkot) dan Polresta Surakarta.
Pantauan CNNIndonesia.com, baliho bertuliskan ‘Festival Kuliner Pecinan Nusantara, Kuliner Non-Halal Legend, Viral, dan Hits’ di depan Solo Paragon Mal sudah diturunkan. Namun stan-stan kuliner di atrium mal tersebut ditutup kain berwarna hitam.
Salah satu penjaga stan yang enggan disebut namanya mengatakan lapaknya sempat dibuka selama beberapa jam. Ia bahkan sempat melayani beberapa pembeli. Namun sekitar pukul 12.00 WIB penyelenggara tiba-tiba meminta semua stan untuk menghentikan aktivitasnya.
Humas DSKS, Endro Sudarsono mengklaim festival kuliner tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia membandingkan festival kuliner non-halal serupa yang digelar di daerah lain. Meski menyajikan kuliner non-halal, festival tersebut tidak terlalu terbuka mempublikasikan kegiatannya.
“Warga masyarakat resah karena terlalu vulgar,” kata dia usai menyerahkan surat di kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Solo, Rabu (3/7).
Akan tetapi, festival tersebut kembali dibuka usai sempat ditutup sementara pada Kamis (4/7).
Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall Veronica Lahji di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/7) mengatakan festival tersebut sudah kembali dibuka.
Meski demikian, untuk menjaga situasi agar lebih kondusif di sekeliling stan makanan yang berjumlah 34 stan tersebut dipasang kain hitam. Selain itu, juga ada pengaturan di pintu masuk.
“Sudah ditutup kain hitam dan pintu masuk juga diatur,” katanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
