Jakarta, CNN Indonesia —
Badan regulasi perjudian Filipina bakal mencabut izin perusahaan judi online dan membasmi sepenuhnya operasional tersebut.
Langkah itu diambil menyusul perintah Presiden Ferdinand Marcos yang memberi waktu regulator hingga akhir tahun untuk menutup Operator Gaming Lepas Pantai Filipina (POGO) atas dugaan kegiatan kriminal yang sedang diselidiki kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tidak ada masalah dalam menutup POGO karena saya dapat meminta keamanan nasional dan perintah presiden,” kata Alejandro Tengco, ketua Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR), badan regulasi yang bekerja di kantor presiden.
Industri judi online telah muncul dan menjamur di Filipina sejak 2016 karena bebasnya aturan di negara tersebut.
Operator judi online kerap menargetkan pelanggan dari China karena banyak warga Negeri Tirai Bambu gemar berjudi, namun akses terhadap itu dilarang pemerintah.
POGO di Filipina sempat mencapai 300 gerai, namun karena pandemi dan aturan pajak ketat gerai-gerai itu beroperasi secara senyap.
Saat ini, hanya ada 42 perusahaan yang beroperasi dengan izin resmi di Filipina.
Menurut Tengco, tantangan bagi penegak hukum saat ini adalah mencegah perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara diam-diam. Selain itu, Filipina juga harus siap kehilangan sekitar 23 miliar peso (Rp6,3 triliun) per tahun dari biaya lisensi dan pajak atas POGO.
Meski begitu, menurut Menteri Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan, POGO hanya berkontribusi kurang dari 0,5 persen terhadap PDB.
“Manfaat pelarangan POGO lebih besar daripada biaya yang dihasilkan,” kata Balisacan, seperti dikutip Reuters.
Sejak lama, China telah mendesak Filipina melarang judi online meliar di negara tersebut guna mendukung tindakan kerasnya terhadap perjudian lintas batas.
Beberapa analis mengatakan larangan itu bisa jadi membantu meredakan ketegangan kedua negara terkait sengketa Laut China Selatan.
“Hal ini mungkin mengarah pada peningkatan hubungan Filipina dan Tiongkok,” kata analis hubungan internasional di Universitas De La Salle di Manila, Renato Cruz De Castro.
Pemerintah sejauh ini juga menyatakan bakal menindak keras ratusan POGO ilegal, yang terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan perdagangan manusia.
(blq/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
