Jakarta, CNN Indonesia —
Panitia Khusus Haji DPR RI memanggil para verifikator kuota haji khusus, reguler dan tambahan untuk dimintai keterangannya dalam rapat yang digelar di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9) pagi.
Berdasarkan pantauan, rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Haji sekaligus anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid.
Awalnya rapat digelar secara terbuka. Nusron menjelaskan terdapat keterangan dari para saksi sebelumnya yang telah dipanggil oleh Pansus Haji bahwa proses persetujuan kuota ibadah haji khusus dimulai dari pengajuan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, lanjutnya, pihak PIHK mengajukan kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag.
“Ada yang di-Acc ada yang tak di-Acc. Yang tak di-Acc sebabnya apa, yang di-Acc sebabnya apa. Pihak yang meng-Acc ini adalah yang bertanggung jawab Pak Direktur Haji Khusus. Pak Jaja Jaelani. Nah, oleh pak Jaja dikuasakan penelitiannya oleh verifikator,” kata Nusron ketika membuka rapat.
Nusron lantas berharap para verifikator yang dipanggil Pansus Haji DPR dapat memberikan keterangan yang jujur dan benar.
“Nah lagi-lagi semua tergantung verifikator. Ada yang 100, Di-Acc 10. Ada yang ngajuin 1.000 di-Acc semua dan ini ada di situ. Karena itu bapak-bapak nanti kita minta keterangan,” kata Nusron.
Usai menanyakan atribusi satu per satu para verifikator yang dipanggil, Nusron kemudian memutuskan rapat Pansus bersifat tertutup oleh media.
“Bokeh direkam tapi tertutup. Jangan keluar khusus ini. Karena ini sifatnya saksi di level ini. Sebentar saya skors dulu ya,” kata Nusron.
Pansus Haji terus berjalan dengan menggelar pelbagai rapat dengan sejumlah pihak belakangan ini. Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Kantor Kemenag pada Rabu 4 September lalu.
(rzr/gil)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
